CarlaNews.com, Pekanbaru – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mendorong percepatan pengembangan hilirisasi kelapa sebagai langkah strategis meningkatkan nilai tambah komoditas perkebunan sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat, khususnya petani di kawasan pesisir.
Upaya tersebut dinilai penting mengingat Riau merupakan salah satu sentra utama produksi kelapa di Indonesia dengan kontribusi mencapai 14,45 persen terhadap produksi nasional.
Hal itu disampaikan Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau, Helmi D, dalam kegiatan The 3rd Bedelau yang diselenggarakan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Riau dengan tema “Potensi Hilirisasi Kelapa bagi Perekonomian Riau Makin Beragam”, di Kantor Perwakilan BI Riau, Rabu (4/11/2026).
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam kegiatan tersebut, luas areal perkebunan kelapa di Provinsi Riau mencapai 440,08 ribu hektare dengan total produksi sebesar 411,28 ribu ton.
Besarnya potensi tersebut menunjukkan bahwa komoditas kelapa memiliki peran penting dalam menopang perekonomian daerah, terutama bagi masyarakat pesisir yang selama ini menggantungkan mata pencaharian pada sektor perkebunan kelapa.
“Artinya, ketika kita berbicara tentang hilirisasi kelapa, kita juga sedang berbicara tentang ekonomi masyarakat pesisir yang selama ini bekerja dan menggantungkan penghidupannya pada komoditas kelapa,” ujar Helmi.
Ia menegaskan, pengembangan komoditas kelapa tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan produksi bahan mentah. Lebih dari itu, diperlukan penguatan industri pengolahan agar komoditas tersebut memiliki nilai tambah dan mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi petani.
Menurut Helmi, Riau sebenarnya telah memiliki basis industri pengolahan kelapa yang menghasilkan berbagai produk turunan, mulai dari minyak kelapa, santan, hingga produk olahan lainnya.
Namun, keberadaan industri tersebut masih perlu dikembangkan dan diperkuat agar potensi ekonomi kelapa dapat dimanfaatkan secara optimal, terutama dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.
Di balik besarnya potensi produksi kelapa di Riau, pengembangan sektor perkebunan dan industri pengolahan masih menghadapi sejumlah persoalan yang membutuhkan perhatian bersama.
Helmi mengungkapkan, salah satu tantangan utama berada pada kondisi perkebunan kelapa yang sebagian tanamannya sudah berusia tua dan mengalami kerusakan. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap produktivitas perkebunan dan keberlanjutan produksi.
Selain persoalan di sektor hulu, petani dan pelaku usaha juga menghadapi sejumlah kendala di sektor hilir, seperti fluktuasi harga komoditas, keterbatasan akses pasar, serta persoalan pembiayaan.
Karena itu, menurutnya, pengembangan hilirisasi harus dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan keberlanjutan perkebunan, infrastruktur pendukung, perlindungan petani, hingga kepastian pasar.
“Kita harus memastikan kebun tetap produktif, tata air berjalan dengan baik, petani terlindungi, dan pasar yang jelas,” tegas Helmi.
Ia menilai, penyelesaian berbagai persoalan tersebut menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem industri kelapa yang kuat, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Lebih lanjut, Helmi berharap kajian yang dibahas melalui kegiatan The 3rd Bedelau dapat menjadi landasan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan langkah strategis pengembangan hilirisasi kelapa di Provinsi Riau.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, pelaku industri, lembaga pembiayaan, serta petani diperlukan agar pengembangan komoditas kelapa tidak berhenti pada kajian, tetapi dapat diwujudkan melalui program dan langkah konkret.
Pemprov Riau berharap hasil kajian dan diseminasi tersebut mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama petani kelapa yang menjadi bagian penting dalam rantai produksi komoditas tersebut.
Dengan penguatan sektor hulu dan hilir, potensi kelapa Riau diharapkan tidak hanya meningkatkan nilai ekonomi produk perkebunan, tetapi juga membuka peluang usaha, memperluas pasar, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. (OS)
