CarlaNews.com, Inhil — Kekhawatiran masyarakat Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), terhadap potensi keterlambatan proyek rekonstruksi Jalan Ruas Sanglar–Kotabaru kembali mencuat. Dengan nilai anggaran Rp12 miliar dari APBD dan masa kontrak 150 hari kalender, proyek yang dikerjakan CV Citra Perdana itu kini berpacu dengan waktu untuk mengejar target penyelesaian.
Berdasarkan informasi yang disampaikan, kontrak pekerjaan dimulai pada 27 Juli 2026. Hingga 27 Oktober 2026, masa pelaksanaan telah berjalan sekitar 92 hari kalender, dengan sisa waktu kontrak sekitar 58 hari. Sementara itu, progres fisik proyek dilaporkan baru mencapai 29 persen.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan masyarakat mengenai strategi percepatan pekerjaan dan kepastian penyelesaian proyek sesuai jadwal. Warga berharap pemerintah daerah dan kontraktor memberikan informasi yang transparan mengenai perkembangan pekerjaan di lapangan.
Menanggapi kekhawatiran itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUTRPKP) Kabupaten Inhil, Yusnaldi, S.T., M.M., menjelaskan bahwa pekerjaan masih berlangsung. Menurutnya, sejumlah kendala teknis, terutama dalam mobilisasi material, memengaruhi kecepatan pengerjaan.
Yusnaldi mengatakan, material timbunan didatangkan dari Kepulauan Riau (Kepri) melalui jalur laut. Proses pengangkutan tersebut membutuhkan waktu dan harus menyesuaikan kondisi jalur transportasi serta akses menuju lokasi proyek.
Salah satu kendala berada di kawasan penumpukan material atau stockpile di Parit Wagu. Menurut Yusnaldi, parit tersebut dinormalisasi untuk menunjang mobilitas transportasi air. Kedalaman yang sebelumnya sekitar dua meter dikeruk hingga mencapai 4,5 meter, disertai pelebaran badan parit agar dapat dilalui ponton pengangkut material.
Mobilisasi material juga bergantung pada kondisi pasang surut air. Setelah tiba di lokasi stockpile, material harus dipindahkan ke truk jungkit atau dump truck berkapasitas maksimal delapan ton karena jembatan menuju lokasi proyek disebut hanya mampu menahan beban hingga 10 ton.
Yusnaldi mengungkapkan, proses pekerjaan turut terganggu akibat sebagian area stockpile mengalami amblas karena tidak mampu menahan beban material dalam jumlah besar. Kondisi tersebut memerlukan penanganan dan perbaikan sebelum aktivitas dapat berjalan optimal.
Menurutnya, keterbatasan infrastruktur darat dan kapasitas jembatan membuat pengangkutan material melalui jalur laut menjadi pilihan yang dinilai paling memungkinkan untuk saat ini.
Untuk mempercepat pekerjaan, Yusnaldi menyebutkan bahwa sebanyak 3.000 ton material agregat kelas A atau Best A sedang dalam perjalanan menuju lokasi proyek.
“Jika cuaca dan kondisi di lapangan bersahabat, proses penimbunan jalan diproyeksikan tuntas dalam 10 hari ke depan. Setelah tahap pengerasan jalan dengan material timbunan tersebut rampung, pekerjaan akan dilanjutkan ke tahap pengecoran beton dasar dan rigid beton,” ujar Yusnaldi.
Ia menjelaskan, DPUTRPKP secara berkala menggelar rapat evaluasi bersama kontraktor pelaksana untuk membahas langkah percepatan pekerjaan. Evaluasi tersebut ditujukan agar pelaksanaan proyek dapat terus dipantau dan kendala teknis yang muncul segera ditangani.
Yusnaldi menegaskan pihaknya berkomitmen mendorong penyelesaian proyek tersebut, mengingat ruas jalan Sanglar–Kotabaru dinilai penting bagi konektivitas dan aktivitas perekonomian masyarakat setempat.
“Dengan sisa waktu yang ada, kami berkomitmen penuh agar proyek infrastruktur yang menjadi urat nadi perekonomian masyarakat ini tidak berujung pada kegagalan,” katanya.
Ia juga mengajak masyarakat ikut mengawal pelaksanaan pembangunan serta berharap pekerjaan dapat berjalan lancar hingga selesai.
Di tengah kekhawatiran publik, progres fisik yang dilaporkan sebesar 29 persen menjadi perhatian utama. Dengan sisa masa kontrak sekitar 58 hari per 27 Oktober 2026, realisasi percepatan pekerjaan dan perkembangan fisik di lapangan akan menjadi penentu apakah proyek tersebut dapat diselesaikan sesuai jadwal. (OS)
