CarlaNews.com, Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan. Karena itu, dibutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan agar kebijakan ketenagakerjaan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas tenaga kerja.
Hal tersebut disampaikan Yassierli saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Tahun 2026 di Jakarta, Selasa (23/6/2026).
Menurutnya, amanat konstitusi mengenai hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak harus menjadi landasan utama dalam perumusan kebijakan ketenagakerjaan.
“PR kita masih panjang. Tantangan yang kita hadapi tidak sederhana dan memerlukan kerja bersama dari seluruh pihak,” ujar Yassierli.
Ia menjelaskan, salah satu fokus pemerintah saat ini adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar selaras dengan kebutuhan industri yang terus berkembang.
Selain pendidikan formal, tenaga kerja juga dituntut memiliki keterampilan yang relevan dengan perkembangan teknologi dan digitalisasi.
Perubahan tersebut, lanjut Yassierli, menuntut penguatan keterampilan masa depan (future skills) melalui program pelatihan, reskilling, dan upskilling yang dilakukan secara berkelanjutan.
“Tenaga kerja harus mampu beradaptasi dengan perubahan dunia kerja. Karena itu, penguatan kompetensi menjadi hal yang sangat penting,” katanya.
Yassierli juga mendorong serikat pekerja dan serikat buruh agar tidak hanya berperan dalam memperjuangkan hak-hak pekerja, tetapi juga aktif meningkatkan kapasitas dan kompetensi anggotanya.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan organisasi pekerja menjadi kunci dalam membangun tenaga kerja yang kompetitif dan berdaya saing.
Selain itu, Kementerian Ketenagakerjaan terus memperkuat perlindungan pekerja, meningkatkan pengawasan norma ketenagakerjaan, serta mengembangkan sistem informasi pasar kerja yang terintegrasi guna memperluas akses penempatan tenaga kerja.
Yassierli turut menyoroti pentingnya transformasi hubungan industrial yang lebih progresif. Ia menilai hubungan antara pekerja dan perusahaan perlu berkembang menjadi kemitraan strategis yang berorientasi pada produktivitas dan kesejahteraan bersama.
“Kita punya modal besar sebagai bangsa. Dengan gotong royong, kekeluargaan, dan musyawarah, tantangan yang ada bisa diselesaikan bersama,” ujarnya.
Sementara itu, Presiden KSPI yang juga Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan, Said Iqbal, menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki peluang besar untuk mewujudkan konsep negara sejahtera (welfare state) melalui tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif.
“Pemerintahan yang bersih akan menentukan sejauh mana negara mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat,” kata Said Iqbal. (OS)
