CarlaNews.com, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengajak seluruh pemerintah daerah untuk mendukung dan menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 yang berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.
Menurut Tito, sensus yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS) tersebut menjadi instrumen penting dalam menghasilkan data akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Hal tersebut disampaikan Mendagri saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang disiarkan melalui kanal YouTube Kementerian Dalam Negeri, Senin (15/6/2026).
“Program SE2026 ini memang program pemerintah pusat, tetapi akan sangat membantu daerah karena daerah akan mendapatkan data yang akurat. Sensus yang dilakukan di seluruh kabupaten dan kota akan sangat bermanfaat untuk mengetahui kondisi ekonomi di masing-masing daerah,” ujar Tito Karnavian.
Ia menjelaskan, data yang dihimpun oleh BPS nantinya dapat dimanfaatkan pemerintah kabupaten dan kota untuk memahami kondisi perekonomian daerah secara lebih komprehensif.
Karena itu, Tito mendorong seluruh kepala daerah untuk menjalin kerja sama dengan BPS di tingkat kabupaten, kota, maupun provinsi guna memperkuat koordinasi teknis dan sosialisasi kepada masyarakat.
“Surat edaran tentang sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BPS dalam pelaksanaan SE2026 menjadi dasar bagi rekan-rekan di daerah untuk mendukung sensus ini,” ungkapnya.
Mendagri menegaskan pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 melalui instruksi, koordinasi, serta sinergi bersama BPS.
Menurutnya, terdapat beberapa aspek penting yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah, di antaranya dukungan melalui instruksi resmi kepala daerah, peningkatan kualitas data responden, serta penguatan kolaborasi lintas sektor.
“Keakuratan data responden menjadi pondasi kebijakan pembangunan daerah selama 10 tahun ke depan,” tegas Tito.
Selain itu, ia menilai keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 sangat bergantung pada sinergi berbagai pihak, mulai dari pemerintah, BPS, TNI, Polri, pelaku usaha hingga masyarakat.
“Sinergi lintas sektor antara pemerintah, BPS, TNI, Polri, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan Sensus Ekonomi 2026,” katanya.
Tito juga menegaskan bahwa hasil Sensus Ekonomi 2026 nantinya harus menjadi rujukan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
“Hasil Sensus Ekonomi 2026 wajib diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, baik RPJMD maupun RKPD,” pungkasnya.
Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 diharapkan mampu menghasilkan data yang berkualitas sehingga dapat mendukung penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan di seluruh daerah di Indonesia. ***
