CarlaNews.com, Riau — Badan Gizi Nasional (BGN) meresmikan 980 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara serentak di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Bali, Rabu (14/10/2026). Dari jumlah tersebut, Provinsi Riau memperoleh tambahan 87 dapur untuk mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I BGN, Harjito B, mengatakan dengan penambahan tersebut, jumlah SPPG yang telah beroperasi di Riau mencapai 683 unit. Namun, sebanyak 13 SPPG untuk sementara dihentikan operasionalnya atau disuspend karena sejumlah persyaratan dinilai belum terpenuhi.
“Hari ini kita telah mengikuti rangkaian peresmian 980 SPPG di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Bali. Untuk Provinsi Riau terdapat 87 dapur,” kata Harjito B, Rabu (14/10/2026).
Ia menjelaskan, penghentian sementara terhadap 13 SPPG tersebut berkaitan dengan sejumlah persoalan administrasi dan persyaratan operasional, terutama belum terbitnya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) serta dokumen SPS yang disebutnya masih dalam proses.
“Untuk Provinsi Riau sendiri, sampai saat ini sudah beroperasi sebanyak 683 SPPG, kemudian yang disuspend untuk sementara ada 13 SPPG. Suspend ini karena ada beberapa kesalahan, terutama yang belum memiliki SLHS dan ada pula SPS yang keduanya belum keluar,” jelasnya.
Menurut Harjito, program MBG di Provinsi Riau saat ini menyasar sekitar 1,5 juta penerima manfaat. Salah satu unit pelayanan yang disebutkannya adalah SPPG Pekanbaru Payung Sekaki Air Hitam 3 di Jalan Karya Indah, Kota Pekanbaru, yang melayani 1.011 penerima manfaat.
“Pada SPPG ini jumlah penerima manfaatnya 1.011 dan untuk Provinsi Riau terdapat 1,5 juta,” ujarnya.
Harjito juga meminta dukungan Pemerintah Provinsi Riau serta pemerintah kabupaten dan kota untuk memperkuat pengawasan terhadap tata kelola SPPG dan kualitas makanan yang disalurkan melalui program MBG.
Menurutnya, pengawasan perlu dilakukan secara bersama agar pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan, sekaligus memastikan makanan yang diberikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kualitas dan keamanan pangan.
Selain aspek pelayanan dan pengawasan, Harjito menekankan pentingnya keterlibatan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok program MBG. Ia berharap anggaran yang dialokasikan untuk program tersebut dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat dan pelaku usaha di Riau.
“Kita ingin uang yang masuk ke Provinsi Riau ini tidak keluar lagi. Jadi, kami berharap adanya pendekatan oleh dinas yang berkaitan dengan ketahanan pangan agar mampu memproteksi uang yang ada di sini, yang dialirkan dan diputarkan ke program MBG. Jangan sampai keluar ke Sumbar ataupun ke Sumut,” tutupnya.
Pernyataan tersebut menyoroti pentingnya peran pemerintah daerah dalam mendorong keterlibatan pemasok dan pelaku usaha lokal, sepanjang memenuhi persyaratan kualitas, keamanan pangan, harga, serta ketentuan pengadaan yang berlaku.
Dengan bertambahnya jumlah SPPG, pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan operasional, kebersihan dapur, kualitas bahan baku, dan makanan yang disajikan menjadi bagian penting untuk memastikan program MBG berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. (OS)
