CarlaNews.com, Pekanbaru — Pemerintah Provinsi Riau menyiapkan sejumlah langkah antisipasi untuk mengurai potensi antrean panjang kendaraan dan mencegah kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) menjelang akhir 2026. Upaya ini dilakukan untuk menjaga kelancaran pasokan energi ke seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Riau.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Riau, Ismon Diando Simatupang, mengatakan Gubernur Riau telah menginstruksikan agar ketersediaan pasokan energi tetap terjaga, terutama menjelang periode ketika kebutuhan masyarakat diperkirakan meningkat.
Menurut Ismon, pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk mengusulkan penambahan pasokan BBM harian. Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi risiko keterlambatan distribusi hingga ke stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
“Pada 1 September lalu, Gubernur Riau telah menginstruksikan secara langsung kepada BPH Migas agar segera menambah kuota BBM kita guna mengantisipasi potensi kelangkaan di akhir tahun,” ujar Ismon dalam rapat koordinasi di Pekanbaru, Rabu (14/10/2026).
Selain mengusulkan penambahan kuota, Pemprov Riau juga mendorong penguatan pengawasan distribusi BBM melalui kehadiran perwakilan BPH Migas di tingkat provinsi. Keberadaan perwakilan tersebut dinilai dapat mempermudah koordinasi serta mempercepat penanganan apabila muncul persoalan distribusi di lapangan.
“Kami secara resmi mengusulkan agar BPH Migas menempatkan perwakilannya di tingkat provinsi. Ini penting untuk memperkuat koordinasi, pengawasan harian, dan antisipasi jika sewaktu-waktu terjadi lonjakan permintaan,” tuturnya.
Di sisi lain, Komisi VI DPR RI mendorong pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Terpadu untuk mengawasi penyaluran BBM bersubsidi. Satgas tersebut dirancang melibatkan berbagai instansi guna memperkuat pengawasan agar distribusi BBM sesuai ketentuan dan tepat sasaran.
Anggota Komisi VI DPR RI dari daerah pemilihan Riau, Ahmad, mengatakan pendataan unsur yang akan terlibat menjadi tahap penting sebelum struktur dan mekanisme kerja satgas dirumuskan.
“Pendataan unsur yang akan dilibatkan sangat diperlukan hari ini, agar kita bisa merumuskan struktur, tugas, serta mekanisme kerja Satgas. Tujuannya satu, memastikan BBM bersubsidi ini disalurkan tepat sasaran sesuai ketentuan,” kata Ahmad.
Pembentukan satgas terpadu diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas instansi dalam mengawasi distribusi BBM bersubsidi, termasuk mencegah penyimpangan penyaluran dan memastikan kuota yang tersedia dimanfaatkan sesuai peruntukannya.
Dengan usulan penambahan pasokan, penguatan pengawasan, serta rencana pembentukan satgas, Pemprov Riau berharap distribusi BBM menjelang akhir tahun dapat berlangsung lebih lancar. Pemerintah daerah juga perlu memastikan pemantauan dilakukan secara berkala agar potensi antrean panjang maupun gangguan pasokan dapat ditangani lebih cepat.
Langkah antisipasi tersebut menjadi penting agar kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas perekonomian di seluruh wilayah Riau tetap berjalan tanpa terganggu persoalan distribusi BBM. (OS)
