CarlaNews.com, Simeulue – Rencana perubahan mekanisme pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan melibatkan kantin sekolah mulai menuai perhatian dari mitra dan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Simeulue, Aceh.
Wacana tersebut dinilai perlu dikaji secara matang. Sebab, perubahan pola pelaksanaan MBG tidak hanya berkaitan dengan sistem pelayanan makanan bergizi, tetapi juga menyentuh keberlangsungan tenaga kerja lokal, investasi mitra, serta sarana dan prasarana yang selama ini telah disiapkan untuk menunjang program pemerintah tersebut.
Salah seorang mitra SPPG di Desa Sukajaya, Kabupaten Simeulue, Siti Maisara, meminta pemerintah mempertimbangkan kondisi lapangan sebelum menetapkan perubahan mekanisme MBG.
Menurut Siti, para mitra selama ini telah mengeluarkan modal yang tidak sedikit untuk membangun dan menjalankan SPPG. Investasi tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan program MBG di daerah.
“Karena mitra sudah terlanjur melakukan investasi hingga miliaran rupiah untuk mendukung pelaksanaan program MBG,” tegas Siti Maisara.
Ia berharap investasi yang telah ditanamkan tersebut tidak menjadi persoalan apabila pemerintah nantinya benar-benar mengubah pola pengelolaan MBG melalui kantin sekolah.
Siti mengatakan, keberadaan SPPG juga berkaitan langsung dengan tenaga kerja lokal. Mulai dari penyiapan bahan makanan, proses pengolahan, pengemasan hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat, seluruh tahapan tersebut melibatkan pekerja yang selama ini menggantungkan aktivitas ekonominya pada operasional SPPG.
“Ini bukan hanya soal kepentingan mitra, tetapi juga menyangkut keberadaan tenaga kerja dan keberlanjutan pelayanan MBG yang selama ini sudah berjalan,” ujarnya.
Karena itu, Siti meminta agar perubahan mekanisme tidak diputuskan secara terburu-buru. Menurut dia, diperlukan pembahasan bersama antara pemerintah, Badan Gizi Nasional (BGN), pengelola SPPG, yayasan, tenaga kerja dan pihak terkait lainnya.
“Kami berharap wacana ini dapat dikaji kembali secara matang dengan mempertimbangkan kondisi dan investasi yang sudah berjalan, sehingga kebijakan yang diambil nantinya tidak merugikan pihak-pihak yang selama ini telah mendukung program,” kata Siti.
Di Kabupaten Simeulue sendiri, terdapat 11 SPPG yang saat ini menjalankan pelayanan Program MBG. Keberadaan unit-unit tersebut, kata para mitra, perlu diperhitungkan apabila pemerintah akan menerapkan pola baru dalam penyediaan makanan bergizi bagi penerima manfaat.
Para mitra juga berharap BGN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi dan kesiapan masing-masing daerah sebelum perubahan mekanisme diterapkan.
Evaluasi tersebut dinilai penting untuk memastikan transisi sistem tidak berdampak terhadap kualitas makanan, ketepatan distribusi, pelayanan kepada penerima manfaat maupun keberlangsungan tenaga kerja lokal.
Mitra SPPG menilai perubahan kebijakan pada prinsipnya perlu tetap menempatkan kepentingan penerima manfaat sebagai prioritas. Namun, pada saat yang sama, investasi dan sumber daya manusia yang telah dibangun selama program berjalan juga dinilai perlu mendapatkan kepastian.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari BGN maupun instansi terkait mengenai keputusan final terkait wacana pengelolaan MBG melalui kantin sekolah.
Para mitra kini berharap pemerintah membuka ruang dialog sebelum kebijakan baru ditetapkan, sehingga setiap perubahan mekanisme dapat diterapkan dengan mempertimbangkan kondisi daerah sekaligus menjaga keberlanjutan program MBG. (OS)
